JAKARTA--MI: Jelang sidang tahunan Dewan Gubernur Asia Development Bank (ADB) diwarnai oleh kritikan. Kelompok yang tergabung dalam Asian People's Movement Againts ADB menuding pinjaman ADB memperburuk kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan.
"Pinjaman ADB untuk sektor pertanian tidak menjadikan petani semakin membaik kualitas kehidupan mereka. Bahkan sebaliknya proyek tersebut menjadikan petani khususnya perempuan petani semakin kesulitan dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil pertanian mereka," ujar juru bicara dari Komisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan dalam unjuk rasa di Jakarta, Senin (27/4).
Selain itu, kata Dani, proyek ADB di sektor energi dan program perubahan iklim juga telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA secara besar-besaran. Ia mencontohkan proyek penggarapan industri ekstraktif Gas Tangguh yang turut dibiayai ADB senilai US$350 juta, telah menyebabkan 110 keluarga atau 511 penduduk terusir dari tempat tinggalnya sejauh 3,5 kilometer.
Di sektor kelautan dan perikanan yang telah dimulai sejak tahun 1970-an, menjadikan sedikitnya 5 juta hektare laut Indonesia di 29 kawasan konservasi laut, berada di luar manajemen nelayan tradisional.
Penambakan tradisional telah distimulasi menjadi industri-industri penambakan udang yang melayani 90% kebutuhan udang dunia. Hasilnya, 4,2 juta hektare hutan mangrove pada 1982 telah menyusut menjadi 1,9 hektare pada tahun 2008. Bahkan sedikitnya Rp648 miliar harus menjadi beban utang negara setiap tahunnya, hingga 2013 mendatang.
"Selama 42 tahun rakyat menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan," tutur Dani.
Bersama Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB terlibat dalam praktik privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korsel, Nepal, dan Sri Lanka. ADB juga mendanai privatisasi-privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India, dan lainnya.
Dani menambahkan, sidang dewan gubernur ADB tidak dapat diharapkan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya justru akan melahirkan proyek-proyek uatng yang melahirkan berbagai krisis dan semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya perempuan.
"Untuk itu perlu mendorong inisitif pembentukan lembaga keuangan baru di tingkat regional yang mencerminkan keadilan dan keterlibatan dari semua negara di kawasan Asia membuat keputusan," katanya.
Institusi keuangan baru haruslah melayani kebutuhan rakyat bukan korporasi, dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan kepada semua negara dan masyarakat sipil.
Di sisi lain, External relations Officer Indonesia Resident Mission ADB Ayun Sundari menyatakan proyek-proyek ADB telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Contohnya adalah proyek peningkatan pendapatan petani miskin telah memberikan manfaat kepada 400 ribu rumah tangga miskin di 4 kabupaten.
Lalu, proyek listrik panas bumi di Lahendong Sulawesi Utara dimanfaatkan lebih dari 5,2 juta orang termasuk 60 ribu keluarga miskin yang selama ini tidak mendapat lstrik. "Kemudian, proyek pendidikan madrasah membantu 388 ribu siswa miskin mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Madrasah. Serta proyek sanitasi dan air bersih perbaiki kulaitas 400 ribu warga Aceh dan Nias," tutur Ayun.
Di sisi pengelolaan pinjaman, tambah Ayun, rasio utang terhadap PDB terus turun lebih dari 23%, dari 56,3% pada 2003 menjadi 33,2% pada 2008. Angka pada 1999 rasio utang masih 90%. PDB per kapita Indonesia sudah mencapai US$2.27, dengan pertumbuhan PDB pada 2008 mencapai 6,1%.
Dengan kondisi PDB per kapita di atas US$2.000, kata Ayun, Indonesia sudah tidak berhak dapat pinjaman lunak. Sebab per Januari lalu batas PDB perkapita suatu negara adalah US$1.000. Sehingga Indonesia hanya bisa dapat pnjaman dana komersial (dengan bunga dan komitmen fee). Masa pembayaran 20 tahun maksimal, dan bunga libor+0,20 saat ini.
"Tapi jika pemerintah terbitkan bond (obligasi) pasti bunganya lebih tinggi. Memang jika pinjam ke lembaga donor biaya politik lebih mahal, tapi ongkos bunga lebih murah," katanya.
Kontribusi ADB terhadap total pinjaman pemerintah sekitar 7,3% (US$10,9 miliar) naik dari 6,5% (US$8,8 miliar pada 2003. "Jumlah utang pemerintah ke ADB tersebut sedikit lebih kecil dari pinjaman dari Bank Dunia yang juga berada di kisaran 7%. Sustainaility utang (pemerintah) baik," tambahnya. (Tup/OL-03)
"Pinjaman ADB untuk sektor pertanian tidak menjadikan petani semakin membaik kualitas kehidupan mereka. Bahkan sebaliknya proyek tersebut menjadikan petani khususnya perempuan petani semakin kesulitan dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil pertanian mereka," ujar juru bicara dari Komisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan dalam unjuk rasa di Jakarta, Senin (27/4).
Selain itu, kata Dani, proyek ADB di sektor energi dan program perubahan iklim juga telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA secara besar-besaran. Ia mencontohkan proyek penggarapan industri ekstraktif Gas Tangguh yang turut dibiayai ADB senilai US$350 juta, telah menyebabkan 110 keluarga atau 511 penduduk terusir dari tempat tinggalnya sejauh 3,5 kilometer.
Di sektor kelautan dan perikanan yang telah dimulai sejak tahun 1970-an, menjadikan sedikitnya 5 juta hektare laut Indonesia di 29 kawasan konservasi laut, berada di luar manajemen nelayan tradisional.
Penambakan tradisional telah distimulasi menjadi industri-industri penambakan udang yang melayani 90% kebutuhan udang dunia. Hasilnya, 4,2 juta hektare hutan mangrove pada 1982 telah menyusut menjadi 1,9 hektare pada tahun 2008. Bahkan sedikitnya Rp648 miliar harus menjadi beban utang negara setiap tahunnya, hingga 2013 mendatang.
"Selama 42 tahun rakyat menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan," tutur Dani.
Bersama Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB terlibat dalam praktik privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korsel, Nepal, dan Sri Lanka. ADB juga mendanai privatisasi-privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India, dan lainnya.
Dani menambahkan, sidang dewan gubernur ADB tidak dapat diharapkan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya justru akan melahirkan proyek-proyek uatng yang melahirkan berbagai krisis dan semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya perempuan.
"Untuk itu perlu mendorong inisitif pembentukan lembaga keuangan baru di tingkat regional yang mencerminkan keadilan dan keterlibatan dari semua negara di kawasan Asia membuat keputusan," katanya.
Institusi keuangan baru haruslah melayani kebutuhan rakyat bukan korporasi, dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan kepada semua negara dan masyarakat sipil.
Di sisi lain, External relations Officer Indonesia Resident Mission ADB Ayun Sundari menyatakan proyek-proyek ADB telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Contohnya adalah proyek peningkatan pendapatan petani miskin telah memberikan manfaat kepada 400 ribu rumah tangga miskin di 4 kabupaten.
Lalu, proyek listrik panas bumi di Lahendong Sulawesi Utara dimanfaatkan lebih dari 5,2 juta orang termasuk 60 ribu keluarga miskin yang selama ini tidak mendapat lstrik. "Kemudian, proyek pendidikan madrasah membantu 388 ribu siswa miskin mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Madrasah. Serta proyek sanitasi dan air bersih perbaiki kulaitas 400 ribu warga Aceh dan Nias," tutur Ayun.
Di sisi pengelolaan pinjaman, tambah Ayun, rasio utang terhadap PDB terus turun lebih dari 23%, dari 56,3% pada 2003 menjadi 33,2% pada 2008. Angka pada 1999 rasio utang masih 90%. PDB per kapita Indonesia sudah mencapai US$2.27, dengan pertumbuhan PDB pada 2008 mencapai 6,1%.
Dengan kondisi PDB per kapita di atas US$2.000, kata Ayun, Indonesia sudah tidak berhak dapat pinjaman lunak. Sebab per Januari lalu batas PDB perkapita suatu negara adalah US$1.000. Sehingga Indonesia hanya bisa dapat pnjaman dana komersial (dengan bunga dan komitmen fee). Masa pembayaran 20 tahun maksimal, dan bunga libor+0,20 saat ini.
"Tapi jika pemerintah terbitkan bond (obligasi) pasti bunganya lebih tinggi. Memang jika pinjam ke lembaga donor biaya politik lebih mahal, tapi ongkos bunga lebih murah," katanya.
Kontribusi ADB terhadap total pinjaman pemerintah sekitar 7,3% (US$10,9 miliar) naik dari 6,5% (US$8,8 miliar pada 2003. "Jumlah utang pemerintah ke ADB tersebut sedikit lebih kecil dari pinjaman dari Bank Dunia yang juga berada di kisaran 7%. Sustainaility utang (pemerintah) baik," tambahnya. (Tup/OL-03)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar